Pakualaman

     Sejarah berdirinya Pakualaman

 Polemik di Kasultanan Yogyakarta Sejarah berdirinya Pakualaman berawal pada 1808, ketika Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kebijakan Daendels ternyata mendapatkan tentangan dari Sultan Hamengkubuwono II, yang saat itu bertakhta di Kasultanan Yogyakarta

Akibat tindakannya itu, Sultan Hamengkubuwono II dilengserkan. Daendels kemudian mengangkat GRM Soerojo sebagai raja baru bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Sedangkan saudara tiri Hamengkubuwono II, Pangeran Notokusumo, yang juga ikut menentang Daendels, ditangkap dan dibawa ke Batavia. Pada 1811, ketika kekuasaan kolonial Belanda di Pulau Jawa direbut oleh Inggris, Thomas Stamford Raffles dikirim untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa. Untuk mendapatkan dukungan penguasa lokal, Raffles kemudian membebaskan Pangeran Notokusumo dan berjanji akan mengembalikan Hamengkubuwono II ke posisinya sebagai sultan. Sementara itu, Hamengkubuwono III akan diturunkan kembali statusnya menjadi putra mahkota.

Geger Sepehi

Proposal yang diberikan Inggris itu ternyata diikuti dengan beberapa syarat yang merugikan Keraton Yogyakarta. Salah satu syarat yang ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono II adalah pembubaran prajurit keraton. Akibatnya, sultan berencana untuk menyerang Inggris. Namun, rencana itu dibocorkan oleh Pangeran Notokusumo kepada Inggris, sehingga meletus pertempuran berdarah pada Juni 1812, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Geger Sepehi. Hasil dari pertempuran itu Hamengkubuwono II ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Sebagai penggantinya, pemerintah Inggris mengembalikan Hamengkubuwono III ke singgasana keraton. Atas jasanya membantu Inggris, pada 29 Juni 1812 Pangeran Notokusumo dinobatkan sebagai Pangeran Mardiko atau pangeran yang merdeka di dalam Keraton Yogyakarta, dengan gelar Paku Alam I.

Kontrak politik

Inggris-Pangeran Notokusumo Menyusul penobatannya sebagai Pangeran Mardiko, Pangeran Notokusumo menyepakati kontrak politik dengan pemerintah Inggris pada 17 Maret 1813. Penandatanganan kesepakatan tersebut menandai berdirinya Praja Pakualaman. Beberapa hal penting dalam kontrak tersebut di antaranya.

·         Pemerintah Inggris memberi perlindungan langsung kepada Paku Alam dan keluarganya.

·         Inggris mengusahakan agar Sultan Hamengkubuwono III memberikan tanah kepada Paku Alam sebesar 4.000 cacah, yang meliputi area khusus di dalam Kota Yogyakarta dan kawasan yang disebut Adikarto (sekarang terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan).

·         Inggris memberikan 100 pasukan, lengkap dengan seragam dan persenjataannya, serta hak memungut pajak. Dengan berlakuknya kontrak politik ini, Praja Pakualaman resmi menjadi nama monarki terkecil di Jawa Tengah bagian selatan.

Kehidupan Pemerintahan

 Sebagai swapraja, Kadipaten Pakualaman diberi hak otonom, yakni daerah yang mencakup dalam Kota Yogyakarta dan wilayah-wilayah Adikarto, di daerah selatan Kulon Progo (Kapenawon, Temon, Wates, Panjatan, Gakur, dan Lendah).

Dengan demikian, statusnya mirip dengan Praja Mangkunegaran di Surakarta.

 Praja Pakualaman juga dilengkapi dengan sebuah legiun, tetapi tidak untuk bertempur. Fungsinya hanya sebagai seremonial dan pengawal pejabat kadipaten. Pada 7 Maret 1822,

 pemerintah kolonial Hindia Belanda memberi gelar Paku Alam I, Pangeran Adipati. Sedangkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam II baru diberikan oleh pemerintah kolonial setelah ditandatangani kontrak politik lainnya. Pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Pakualaman bersama residen atau Gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta.

Status Pakualaman Status Praja Pakualaman beberapa kali berganti seiring dengan perjalanan waktu, sebagai berikut.

 Antara 1813-1816, negara dependen di bawah Pemerintah Kerajaan Inggris India Timur (East Indian). Antara 1816-1942, negara dependen Kerajaan Nederland, dengan status Zelfbestuurende Landschappen Hindia Belanda.

Antara 1942-1945, bagian dari Kekaisaran Jepang dengan status Kooti di bawah pengawasan Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat.

 Antara 1945-1950, negara dependen dari Republik Indonesia.

 1950 hingga sekarang, bersama Kasultanan Yogyakarta menjadi sebuah daerah istimewa.

Raja-raja Pakualaman KGPAA

 Paku Alam I (1812–1829) 

KGPAA Paku Alam II (1829–1858)

KGPAA Paku Alam III (1858–1864)

 KGPAAPaku Alam IV (1864–1878)

KGPAA Paku Alam V (1878–1900)

KGPAA Paku Alam VI (1901–1902) 

KGPAA Paku Alam VII (1903–1938)

 KGPAA Paku Alam VIII (1938–1998)

 KGPAA Paku Alam IX (1999–2015)

 KGPAA Paku Alam X (2016–sekarang)

Video Sejarah Pakualaman

Jika ingin mengetahui sejarah majapahit dapat datang ke museum History Of Java silahkan datang kesini dan dapat menghubungi  untuk reservasi dapat menghubungi  085748228300

Lokasi: 

  Jl. Parangtritis Km 5.5 ( Pyramid Cafe) Tarudan Bangunharjo Sewon Bantul  Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta Tarudan, Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188

Jam: 

Senin 09.00–18.00

Selasa 09.00–18.00

Rabu 09.00–18.00

Kamis 09.00–18.00

Jumat 09.00–18.00

Sabtu 09.00–18.00

Minggu 09.00–18.00